KEPANJEN – STIKES Kepanjen menggelar workshop dengan tema Pola Pelayanan BPJS Kesehatan pada Layanan Primer dalam Upaya Mensukseskan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014, Sabtu (7/12) akhir kemarin. Acara ini digelar dengan menghadirkan sejumlah pemateri salah satunya yakni Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Wamenkes), Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D. 

Dalam paparannya, Ghufron diantaranya menyampaikan sistematika pola pelayanan BPJS kesehatan pada layanan primer. Hal ini terkait sejauh mana persiapan JKN dan intregritasi Jamkesda (jaminan kesehatan daerah). Ia mengatakan, untuk kebijakan pembiayaan kesehatan, adanya perubahan pendukung dana kesehatan yang didasari ekuitas, efektif dan efisien, dan transparan dan akuntabel. 

”Untuk biaya bisa dibiayai sendiri kemudian diganti dari iuran BPJS lewat jaminan kesehatan, dan dari biaya pemerintah lewat program kesehatan UKM. Bagi yang sakit disiapkan jaminan kesehatan semesta, sedangkan yang sehat harus disiapkan program preventif, gizi dan pencegahan penyakit menular potensi wabah,” ujar Ghufron dalam paparannya kepada ratusan peserta seminar. 

Selain itu, dia juga menyampaikan terkait alur pikir pemerintah rencana dan sistem kesehatan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi mungkin. Langkah itu dijalankan menyelesaikan masalah dasar diantaranya mengoptimalkan pelayanan publik, meningkatkan infrastruktur dan sumber daya kesehatan, mengajak masyarakat berperilaku kondusif, sinkronisasi hukum, dan penjagaan pangan dan gizi. 

Terpisah, Ketua STIKES Kepanjen, dr Abdurrachman mengatakan, kegiatan ini dalam rangkaian peringatan Diesnatalis ke 28 STIKES Kepanjen. Pihaknya ingin menyatukan kembali alumni sejak STIKES ini bernama SPK (sekolah pendidikan kesehatan) setingkat SMA, sebelum berubah menjadi STIKES. Hal ini untuk menyinergikan seluruh alumni antar generasi, lulusan bidan, lulusan akper dan STIKES. Serta menghadirkan seluruh mantan direktur meliputi Ibnu Fadjar, Tuti Hariyanto, Susilowati, Dri Atmodjo, Yudiono dan Wiwit Kurniawati. 

Selain itu, Abdurrachman menambahkan, program BPJS yang akan diterapkan pemerintah per 1 Januari nanti akan membawa berkah bagi tenaga medis, mulai dari dokter, bidan dan perawat. Tak terkecuali, hal ini menyangkut tanggung jawab dari ketiganya dalam memberikan pelayanan masyarakat. Khusus untuk tenaga perawat, kata dia, jika JKM berjalan tenaga keperawatan bisa semakin produktif dan tidak hanya berharap akan bertahan dengan jadi PNS. 

”Dokter, bidan dan perawat nantinya akan menjalankan tanggung jawabnya secara kolaborative. Mereka semua juga akan lebih bertanggung jawab sesuai dengan kapitasi yang diberikan pemerintah. Bisa juga akan mendampingi masyarakat dengan datang ke rumah ke rumah. Semuanya untuk menurunkan tingkat kesakitan di wilayahnya,” ucapnya.

Disadur dari: Malang Post

Kirim ke teman | Versi cetak